Panjang tubuh anoa 160-172 cm, ekornya 18-31 cm. Ukuran tubuh yang kerdil menjadi daya tarik anoa. Anoa gunung biasanya berukuran lebih kecil. Rata-rata tinggi badan anoa dewasa hanya 75 cm. Ada yang hanya 69 cm tapi ada mencapai 106 cm. Berat badan anoa 150-300 kg. Anak anoa berbulu tebal warna coklat kekuningan. Semakin tua, anoa semakin tidak berbulu dengan warna kulit coklat gelap sampai hitam. Anoa jantan berwarna lebih gelap.

Anoa hidup sampai 25 tahun. Masa kehamilan 300 hari dan biasanya hanya melahirkan 1 anak setiap 2 tahun. Anak anoa meninggalkan induknya setelah berusia 3 tahun lalu memasuki masa puber. Anoa betina sering bersama 2-3 ekor anaknya yang berbeda umur. Anoa jantan lebih sering menyendiri dan cenderung agresif terhadap anoa jantan lain. Anoa memakan tumbuhan tertentu berupa rumput, herba, perdu dan paku-pakuan. Anoa membantu penyebaran beberapa jenis tumbuhan asli Sulawesi yang bijinya tidak beradaptasi untuk tersebar luas.

Anoa sudah semakin langka dan menuju ke kepunahan. Kelangkaan anoa disebabkan oleh dua hal yakni perburuan untuk konsumsi dan perusakan habitat. Dulu hutan-hutan di Minahasa (mulai dari Likupang sampai Poigar) didiami oleh anoa, sekarang anoa telah punah dari sana. Sterilisasi anoa dari tanah kelahirannya sekarang ini masih terus berlangsung padahal anoa adalah satwa yang dilindungi undang-undang Indonesia. Oleh organisasi konservasi internasional IUCN, anoa diklasifikasikan endangered dan oleh CITES anoa dimasukkan dalam daftar perlindungan tertinggi di appendix 1. Walaupun memprihatinkan, populasi anoa bisa ditemukan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

John Tasirin
Sulawesi Program Coordinator
WCS Indonesia Program

Sulawesi adalah pulau yang sangat berharga bagi konservasi biologi karena memiliki tingkat endemik yang tinggi. [Catatan: Jenis endemik Sulawesi berarti hanya ditemukan di Sulawesi, secara alami tidak ditemukan di tempat lain di dunia ini]. Ada 165 jenis hewan mamalia yang endemik Indonesia, hampir setengahnya (46%) ada di Sulawesi.  Dari 127 jenis mamalia yang ditemukan di Sulawesi, 79 jenis (62%) endemik. Hanya di daratan Sulawesi tercatat ada 233 jenis burung, 84 diantaranya endemik Sulawesi. Jumlah ini mencakup lebih dari sepertiga dari 256 jenis burung yang endemik Indonesia. Sulawesi didiami oleh sebanyak 104 jenis reptilia, hampir sepertiganya atau 29 jenis adalah jenis endemik. Itu berarti, dari 150 reptilia yang tercatat endemik di  Indonesia, seperlimanya ada di Pulau Sulawesi.Semenanjung utara Sulawesi (tanah Minahasa, Totabuan dan Gorontalo) merupakan kawasan terpenting di Sulawesi. Kawasan ini didiami oleh 89 atau sekitar 86% dari 103 jenis burung endemik di Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya. Pernahkah anda membayangkan bahwa ada sebanyak 38 jenis tikus endemik Sulawesi. Hampir setengahnya (45%, 17 jenis) ada di semenanjung utara Pulau Sulawesi. Semenanjung utara ini juga menjadi rumah dari 20 jenis kelelawar buah endemik Sulawesi. Itu berarti, sebagian besar (atau lebih dari 83% dari 24 jenis) kelelawar endemik Sulawesi terdapat di kawasan ini.

Sulawesi memiliki sejumlah satwa endemik yang menakjubkan, Hanya beberapa diantaranya yang akan disajikan disini. Maleo (Macrocephalon maleo) menimbun telurnya di dalam tanah dan dierami oleh panas bumi atau matahari (Gambar 1).  Babirusa (Babyrousa babyrussa) memiliki dua cula yang mirip gading pada gajah (Gambar 2). Cula ini adalah taring, bagian dari geligi atas pada masa muda yang kemudian bertumbuh dan menembus moncong atas lalu melengkung ke arah mata. Yaki utara, the crested black macaque, (Macaca nigra) adalah primata terbesar di Sulawesi (Gambar 3). Yaki betina yang lagi “giang” tidak dapat menyembunyikan hasrat seksualnya karena bagian “pongo-pongo” pantatnya membengkak berwarna merah. Anoa (Bubalus spp.) adalah kerbau katai yang pada saat berdiri hanya mencapai tinggi satu meter dari tanah ke punggung (Gambar 4). Kuskus (Ailurops ursinus dan Stigocuscus celebensis) adalah jenis marsupial (hewan berkantong) yang berkerabat dengan kangguru di Australia (Gambar 5). Tidak ada marsupial yang ditemukan di seberang pantai barat Sulawesi. Sebaran marsupial berhenti sampai di Sulawesi. Musang Sulawesi (Macrogalidia musschenbroeckii) adalah hewan karnifora (pemakan daging) berukuran besar yang paling misterius di dunia. Tidak banyak dokumentasi gambar dan tulisan tentang satwa yang aktif di malam hari ini. Semua satwa ini bisa ditemukan di semenanjung utara Sulawesi.

Ancaman terhadap kelestarian

Populasi satwa-satwa asli Sulawesi sedang menuju ke kepunahan karena berbagai ancaman. Ada 81 jenis burung, mamalia, reptilia dan ampibi Sulawesi terdaftar dalam Red List of Threatened Animals yang diterbitkan oleh World Conservation Union (IUCN, www.iucn.org). Perburuan dan perusakan habitat merupakan ancaman serius bagi satwa-satwa asli Sulawesi ini. Perburuan menjadi marak karena orang Sulawesi memakan satwa-satwa ini. Namun konsumen terbesar ditemukan di Tanah Minahasa dan Totabuan. Sudah menjadi hal yang lumrah di sana bahwa orang makan tikus, paniki, yaki dan tuturuga. Tapi kalau ada, babi hutan, kuskus, musang, anoa, babirusa juga disikat rata (Gambar 6-11). Semua satwa asli Sulawesi ini bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional di tanah Minahasa. Pasarnya ada Minahasa, sumbernya ada di Bolmong dan Gorontalo. Telur Maleo menjadi sasaran pencurian karena banyak orang menjadikan telur maleo sebagai lauk.

Usaha Konservasi

Penangkapan satwa dan perusakan habitat satwa adalah perbuatan melanggar hukum dan memiliki sangsi pidana. Menahan satwa untuk dijadikan hewan peliharaan juga melanggar hukum dengan sangsi pidana yang cukup serius. Hukum Indonesia melindungi jenis-jenis langka ini karena populasi satwa-satwa ini yang menukik tajam, menuju ke kepunahan. Usaha penyelamatan satwa-satwa sulawesi ini bisa dilakukan dengan menegaskan penegakan hukum bagi para penjahat lingkungan, menghentikan penebangan (legal maupun illegal) di hutan-hutan yang menjadi habitat satwa langka, menghentikan perburuan, menghentikan kebiasaan memakan satwa liar, dan berpartisipasi aktif dalam usaha restorasi habitat dan pembiakan satwa secara alami.

Wilson dkk dalam edisi Nature Vol 440, 16 Maret 2006 bahkan melihat bahwa investasi bagi usaha konservasi di Indonesia harus pertama dilakukan agar species sulawesi terselamatkan dulu baru investasi tersebut dialokasikan ke Borneo, Sumatera, Jawa dan Malaysia.

Dr. Johny Tasirin
Sulawesi Program Manager
WCS Indonesia Program

dipublikasikan juga di  sulutlink.com

Wolai lahir di Sulawesi ribuan tahun yang lalu. Habitat aslinya ada di semenanjung utara Sulawesi (Minahasa, Bolmong dan Bone-Bolango). Monyet yang dominan di Kabupaten Gorontalo adalah jenis lain lagi yang disebut Macaca nigrescens. Selepas Gorontalo sampai Makasar masih ada beberapa jenis makaka lainnya.

Harapan hidup makaka dari utara ini semakin meredup. Mereka banyak dibantai untuk di konsumsi. Mereka merana diikat menjadi peliharaan dan hiasan rumah. Hutan yang menjadi rumah dan ladang pencahariannya semakin menciut. Kualitas habitatnya semakin suram. Seolah mereka menjerit: “Ado kasiang! Rumah ngoni so se ta fiaro, tong pe badang le ngoni ciraro”. Jika kesadaran masyarakat pemburu dan pemakan tidak berubah, maka dalam waktu yang tidak begitu lama lagi wolai akan tinggal sejarah.

Menghentikan konsumsi daging yaki akan secara nyata membantu usaha konservasi yaki di alam.

Ikuti juga berita di BBC tentang makaka Arunchal: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4101001.stm

John Tasirin
WCS IP Sulawesi

dipublikasikan juga di sulutlink.com

dipublikasikan juga di : Kolom Lestari – Manado Post : Rabu, 30 Juli 2008

Indonesia ratified the convention on the World Meteorological Organization (WMO) in November 1950, and has been actively involved in the organization. In 1988, the WMO and the United Nations Environment Program established the IPCC. Indonesia has also committed itself to participating in all UN General Assembly meetings, in particular the UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil. This article will examine the Indonesian government’s efforts to regulate greenhouse gas (GHG) emissions.

The first IPCC report was published in 1990. The key findings were as follows: “Emissions resulting from human activities are substantially increasing the atmospheric concentration of the greenhouse gases: carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons (CFCs) and nitrous oxide. These increases will enhance the greenhouse effect, resulting on average in an additional warming of the Earth’s surface.”

Despite this report, the Indonesian government’s response in addressing the problem has been lackadaisical. In 1990, a conservation law was passed. Unfortunately, it was enacted not as a legal basis for climate change policies, but merely to respond to Article 12 of Law No. 4/1982 on the environment. The 1993 People’s Consultative Assembly (MPR) decree on state policy guidelines (GBHN) is also similarly oblivious to the IPCC’s recommendations.

Likewise, when the government ratified the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 1994, it failed to implement regulations that would reduce GHG emissions.

In 1995, the IPCC released a second report, reaffirming “the balance of evidence suggests a discernible human influence on global climate change”. This report served as the basis for negotiations in the Kyoto Protocol.

The protocol has been adopted by most governments around the world, and 1996 was a pivotal year for environmental and natural resource laws and policies in Indonesia: an environmental law and a marine law were enacted that year.

But even as these laws were passed, the government failed to recognize climate change as a key environmental problem. As the world’s longest and largest archipelagic state, Indonesia is at high risk from the adverse effects of climate change, including rising sea levels in low coastal areas, which pose immense threats to the country’s marine ecosystems, biodiversity and fishing industry.

And to make matters worse, a government regulation on forestry was passed in 1999, which, given its centralistic and exploitative character, will significantly aid in devastating the country’s forests — forests that can offset the effects of climate change by acting as a massive carbon sink.

However, there has been some progress. In the same year, conservation efforts were boosted by the passing of four regulations, which became the legal basis for environmental conservation and pollution control. They enabled government agencies to allocate existing national parks as carbon sinks.

The IPCC’s third report, issued in 2001, states, “There is new and stronger evidence that most of the warming observed over the last 50 years is attributable to human activities”.

The report also highlighted the major role of fossil fuels in contributing to GHGs. Indonesian forest fires, which release billions of tons of GHGs, are also a significant contributor to global warming. In 2001, former president Abdurrahman Wahid signed into law a regulation on forest fire prevention. Unfortunately, this law lacks any authority, and is brazenly flouted at every opportunity.

In 2007, the IPCC published its fourth report, saying, “There is a greater than 90 percent certainty that human activities, led by burning fossil fuel, account for most of the global warming in the previous 50 years. Most of the observed increase in the globally averaged temperature since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentration”.

The UNFCCC conference was held in Bali that same year. Realizing the importance of this conference, the Yudhoyono administration actively campaigned against global warming during 2007. They explored the challenges of mitigating and adapting to climate change, particularly through the Reducing Emission from Deforestation and Degradation in Developing Countries (REDD) project. The Ministry of Forestry, in cooperation with the Indonesian Forest Climate Alliance (IFCA), even launched a REDD pilot project.

Recent studies in national climate change policy and environmental policy generally demonstrate the government’s failure to address global warming. The government should continue developing the aims, incentives, strategic policies and measures to track progress of GHG reduction.

An effective policy response to climate change must combine mitigation — actions to reduce greenhouse gas emissions — and adaptation — actions to manage the impacts of climate change. The adaptation planning and policies must also recognize the link between the environment, the economy and society, and must integrate, accommodate and reconcile social, economic and environmental priorities. Effective adaptation will involve incorporating climate concerns into a broad range of planning and development activities across multiple sectors and institutions.

Indonesia must also take into account the impact of climate change on national development. Economic development goals and climate change policy goals must not be seen as opposite ends of a spectrum. They must be seen as paths toward the same goal. Economic development is necessary to alleviate poverty, improve access to energy, increase economic growth and aid our adaptation efforts.

Finally, the government has to integrate climate change policy into development plans for inclusive and sustainable development. In this context, we need to rethink spending money on subsidizing fossil fuels, a practice that may be inconsistent with GHG reductions.

The writer is a policy director at the Wildlife Conservation Society. He can be reached at h.alexander@wcsip.org

Display the original site